CURA, UT VALEAS!

Kuliah Hukum Online

Gutta cavat lapidem non vi, sed saepe cadendo; sic homo fit sapiens bis non, sed saepe legend

(Batu berlubang bukan karena kekuatan yang dashyat tapi akibat tetesan air yang berulangkali; Begitu pula manusia menjadi bijak bukan karena satu dua kali tapi karena kerapkali membaca’)

Bagi mahasiswa yang diminta untuk memberikan komentar dalam tugas-tugas online baik itu mata kuliah Hukum Pidana, Kriminologi, Sosiologi Hukum, Delik-delik diluar Kodifikasi, Hukum Acara Pidana dan Praktek Peradilan Pidana dan bantuan hukum, Maka hal-hal yang perlu diperhatikan adalah:

  1. kuliah online ini merupakan jenis perkuliahan yang tidak tatap muka, sebagaimana dalam pendidikan tinggi yang menggunakan kurikulum berbasis kompetensi, dimana aspek pengembangan keilmuan tidak hanya diarahkan pada transfer of knowledge namun dimungkinkan dalam strategi pembelajaran di pendidikan tinggi harus menerapkan keahlian dasar (soft skill) kepada mahasiswa yang diantaranya adalah transfer of technology, sehingga pada outputnya mahasiswa selain menguasai aspek keilmuan yang dalam hal ini adalah ilmu hukum, mahasiswa juga memiliki pengetahuan dasar dalam hal technology information.
  2. dalam kuliah online ini tidak dibernarkan saling berbuat curang, misalnya melakukan plagiat (mengutip tanpa menyebutkan nama penulis aslinya), copy paste antar teman dalam satu objek kajian perkuliahan, dan menggunakan kata-kata yang tidak baik.
  3. bagi mahasiswa yang belum paham tentang penggunaan metode perkuliahan ini dapat menghubungi saya langsung atau meminta tolong kepada teman-teman lain yang dianggap mampu, namun tetap harus menggunakan etika serta pemikiran sendiri dalam hal pemberian komentar.
  4. nama-nama yang ter scrib dalam blog ini dianggap sebagai mahasiswa yang mengikuti perkuliahan dan dapat menandatangani absen pada ketua kelas.
  5. untuk memposting tugas harus sesuai halaman mata kuliah tertera.
  6. untuk menghindari kesalahan, ketua kelas dimintakan untuk mencatat nama-nama anggotanya yang memberikan komentar atau input pemikiran dalam blog ini.

Demikian penyampaian ini, semoga bermanfaat.

4 responses

  1. ASTUTI DJAFAR

    ASTUTI DJAFAR
    SEMESTER VI B EKSTENSI

    BANTUAN HUKUM

    Bantuan hukum pada dasarnya adalah hak dari semua orang yang diperoleh tanpa bayar/cuma-cuma (pro bono publicio). Termasuk bagi masyarakat yang tidak mampu ketika ia berhadapan dengan hukum. Hal ini dijamin dalam UUD RI 1945 Pasal 34 ayat 1 yang berbunyi “fakir miskin dan anak telantar dipelihara oleh negara”. Bantuan hukum itu sifatnya membela kepentingan masyarakat terlepas dari latar belakang, etnisitas, asal-usul, keturunan, warna kulit, ideologi, keyakinan politik, kaya miskin, agama, dan kelompok orang yang dibelanya. Tidak sedikit individu maupun kelompok masyarakat tidak mampu sebagai pencari keadilan “kecewa” kepada hukum karena keadilan yang ia cari tidak didapatkannya hanya karena ia tidak mampu membayar jasa advokat/pengacara dalam rangka menangani dan menyelesaikan masalah hukumnya.

    Dengan dikeluarkan PP No. 83 tahun 2008 tentang PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM SECARA CUMA-CUMA
    dan sebagai perwujudan pelaksanaan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, maka warga masyarakat yang tidak mampu secara ekonomis tidak perlu lagi khawatir tatkala ia berurusan dengan hukum dan bagaimana cara menyelesaikannya baik didalam maupun diluar pengadilan karena dalam PP tersebut telah terjamin hak untuk mendapat bantuan hukum cuma-cuma (tanpa bayar) dari advokat, jika advokat menolak maka akan mendapat sanksi, misalnya diberhentikan menjadikan advokat.
    Apa yang dimaksud dengan bantuan hukum cuma-cuma bagi masyarakat tidak mampu tersebut ? Untuk menjawab pertanyaaan ini dapat dilihat dalam pasal 1 (3) PP No. 83 tahun 2008 disebutkan bahwa bantuan hukum secara cuma-cuma adalah jasa hukum yang diberikan Advokat tanpa menerima pembayaran honorarium meliputi pemberian konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan pencari keadilan yang tidak mampu.

    Selanjutnya dalam Pasal 4 (1) disebutkan bahwa untuk memperoleh bantuan hukum secara cuma-cuma, pencari keadilan mengajukan permohonan tertulis yang ditujukan langsung kepada Advokat atau melalui Organisasi Advokat atau melalui Lembaga Bantuan Hukum.
    Selanjutnya setelah ditunjuknya advokat yang memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma maka Advokat tersebut dalam memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma harus memberikan perlakuan yang sama dengan pemberian bantuan hukum yang dilakukan dengan pembayaran honorarium.

    April 20, 2012 pukul 7:56 am

  2. Fachmy A. Onder

    N A M A : FACHMY ONDER
    K E L A S : VI (ENAM) B
    NO. STBK : 601090040
    MATA KULIAH : KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM

    BANTUAN HUKUM
    Sejak manusia lahir telah bersinggungan dengan hukum. Seorang anak manusia tentu akan memiliki orang tua, baik itu bapak atau dan ibu, bahkan orang tua asuh. Dalam arti sehari-hari orang tua itu bertanggungjawab dalam segala hal yang berkaitan dengan anaknya. Sedangkan dalam arti hukum, anak yang belum dewasa itu belum dapat bertindak sebagai subyek hukum atau biasa disebut belum dewasa. Jadi segala kepentingan atau urusan yang berkaitan dengan kepentingan hukum si anak, akan diurus oleh orang tuanya atau walinya. Misalnya, anak yang belum dewasa belum dapat mengemudikan kendaraan bermotor, karena tidak diperbolehkan untuk mendapatkan surat ijin mengemudi (SIM). Anak yang belum dewasa tidak dapat melakukan perjanjian-perjanjian, misalnya menjual atau membeli tanah, bangunan, dan atau rumah.
    Untuk uraian lebih lanjut, mengenai pengenalan sistem hukum di Indonesia dan jenis-jenis pengadilan-pengadilan yang ada di Indonesia, dapat melihat kepada bagian:
    Memahami Sistem Hukum Indonesia. Negara sebagai penyelenggara pemerintahan berarti melayani warga negara untuk mencapai keadilan, ketertiban dan kemaslahatan hidup. Jikalau warga negara mengalami ketidakadilan, kesewenang-wenangan, dan penderitaan yang berkepanjangan dari aparat negara, dan/atau sesama warga negara, maka kita harus bertindak memperbaikinya, melalui saluran hukum dan politik. Hak asasi manusia merupakan milik manusia sejak lahir, bukan diberikan oleh Negara atau siapapun juga, sehingga hidup manusia menjadi terhindar dari ketidakadilan, kesewenang-wenangan, dan penderitaan melalui penegakan hak-hak asasi tersebut. Hak asasi manusia tidak akan datang dari langit begitu saja, tetapi harus kita tegakkan terus menerus, hingga langit itu sendiri bila perlu
    runtuh, untuk tegaknya hak asasi manusia.Misal saja, hak untuk mendapatkan bantuan hukum dari siapa saja yang paham hukum demi tercapainya keadilan, ketertiban, dan kemaslahatan hidup.

    JAMINAN HUKUM BAGI BANTUAN HUKUM (LEGAL AID)
    Hak-hak Hukum Warganegara
    Seluruh aspek kehidupan manusia diatur dalam tatanan hukum. Sehingga hukum yang berlaku sangatlah banyak sekali. Sehingga sangatlah tidak mungkin manusia itu dapat mengetahui semua aturan hukum yang berlaku tersebut. Misalnya Pasal 19(2) UU No.39/1999 tentang Hak Asasi Manusia mengatur bahwa sesorang tidak boleh dihukum pidana karena tidak mampu membayar hutang.

    Namun demikian, aturan hukum berlaku bagi semua orang. Tidak ada alasan, atau tidak dapat dibenarkan jika seseorang dapat, tau melanggar hukum, karena ia belum atau tidak tahu hukum, sehingga ia tidak akan bebas dari ancaman hukum. Karenanya, muncul orang yang mendalami khusus mengenai aturan hukum tersebut. Secara professional mereka disebut ahli hukum, advokat, atau penasehat hukum (lawyer). Profesi inilah yang akan memberikan bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan akan nasehat hukum, atau biasa disebut dengan Klien.
    Negara telah memberikan jaminan untuk mendapatkan bantuan hukum dalam Konstitusi, UU, serta peraturan pelaksanaannya. Semuanya mengatur mengenai advokat, syarat-syarat mendapatkan bantuan hukum, serta aturan bagaimana melaksanakannya dan akibatnya apabila tidak dilaksanakan. Jelas dijamin di dalam UUD 1945 Pasal 27(1) berbunyi: “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Ditambahkan pula jaminannya bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum (Pasal 28D(1)). Ini diperinci lagi di dalam Pasal 28I(1) UUD 1945 bahwa hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut, adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.
    Kemudian jaminan untuk mendapatkan bantuan hukum pula telah diatur dalam UU No.39/1999 tentang Hak Asasi Manusia didalam Pasal 17, 18, 19, dan 34. Baru-baruini, Indonesia telah meratifikasi Kovenan Internasionaltentang Hak-hak Sipil dan Politik (Kovenan Hak-hak Sipol – InternationalCovenant on Civil dan Political Rights), yang pada Pasal 16 serta Pasal 26 Konvensi itumenjamin akan persamaan kedudukan di depan hukum (equality before the law). Semuaorang berhak untuk perlindungan dari hukum serta harus dihindarkan adanya diskriminasi berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin,
    bahasa, agama, pandangan politik berbeda, nasional atau asal-muasal kebangsaan, kekayaan, kelahiran atau status yang lain-lainnya.
    Dalam UU No.14/1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, dengan perubahannya dalam UU No.35/1999, diatur dalam Pasal 35, 36, dan 37, bahwa setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum. Baik dalam perkara pidana maupun perdata. Dijelaskan bahwa
    advokat membantu penyelesaian perkara dengan menjunjung tinggi Pancasila, hukum, dan keadilan.

    Selanjutnya, UU No.8/1981 tentang Kitab UU Hukum Acara Pidana (KUHAP), dalam Pasal 54 penyatakan, guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum. Bantuan ini dilakukan oleh seorang atau lebih penasehat hukum, selama dalam waktu, dan pada setiap tingkat pemeriksaan.
    UU No.18/2003 tentang Advokat, dalam Pasal 22, mewajibkan advokat memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu. Dijabarkan pula di dalam Kode Etik Advokat Indonesia, pada Pasal 7(h), bahwa advokat mempunyai kewajiban untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma (pro deo) bagi orang yang tidak mampu.
    Dengan demikian setiap orang berhak untuk mendapatkan bantuan hukum, dalam setiap hal yang berhubungan dengan apa saja, tidak ada larangan bagi siapa saja meminta bantuan
    hukum kepada advokat. Orang buta hukum atau orang miskinpun berhak memilih advokat yang cocok dan bersedia memberikan jasa bantuan hukum baginya.
    Bantuan hukum dapat dimintakan kapan saja, sehingga tidak hanya ketika menghadapi persoalan hukum dengan polisi, jaksa, hakim atau pengadilan, dan atau berhadapan dengan
    sesama warga negara lainnya. Bantuan hukum dapat dimintakan untuk perkara pidana, perdata, administrasi negara, perburuhan, dan sebagainya. Tidak ada larangan sama sekali untuk mendapatkan bantuan hukum mengenai apa saja, kapan saja, dan di mana saja.

    April 20, 2012 pukul 7:58 am

  3. Norma Adam

    NORMA ADAM
    SEMESTER VIB EKSTENSI

    TUGAS KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM

    Kebijakan negara akan arah pembangunan semakin menegaskan pentingnya akses ke pengadilan bagi masyarakat miskin dan termarjinalkan. Negara juga semakin mengukuhkan pentingnya bantuan hukum sebagai strategi pencapaian akses terhadap pengadilan tersebut.
    Masyarakat yang tidak mampu dan awam hukum dalam mengajukan perkaranya ke pengadilan sering kali dihadapkan pada aturan dan bahasa hukum yang kadang terkesan kaku dan prosedural. Baik dalam tahapan litigasi maupun non litigasi semuanya harus dilakukan sesuai dengan aturan hukum itu sendiri atau jika tidak permohonan atau gugatan yang diajukan akan ditolak pengadilan padahal bisa jadi hanya karena tidak memenuhi aspek prosedural hukum.
    Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 D (1) menyatakan dengan tegas bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Jaminan negara ini kemudian dijabarkan dalam berbagai Undang-Undang dan peraturan yang berkaitan dengan akses masyarakat terhadap hukum dan keadilan.
    Pasal 56 UU No. 48/2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan pasal 68B UU No. 49/2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum menyebutkan bahwa setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum dan negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu. Pasal 57 UU No. 48/2009 dan Pasal 68C UU No. 49/2009 juga mengatur bahwa di setiap Pengadilan dibentuk Pos Bantuan Hukum untuk pencari keadilan yang tidak mampu dalam memperoleh bantuan hukum. Dalam ayat berikutnya disebutkan bahwa bantuan hukum tersebut diberikan secara cuma-cuma pada semua tingkat peradilan sampai putusan terhadap perkara tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

    April 20, 2012 pukul 8:13 am

  4. fitria gobel

    Nama : Rusna Djafar
    Stambuk : 601090133
    Kelas : VIA Hukum

    A. Perkembangan bantuan hukum
    a. UU no. 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana dalam undang –undang tersebut diatur didalamnya tentang kedudukan advokat dan procureur dan orang –orang yang memberikan bantuan hukum uu no. 1 tahun 1946 merupakan perubahan –perubahan dan tambahan dari wetboek van strafrecht diterjemahkan kitab –kitab undang –undang hukum pidana undang –undang no.1 tahun 1946 memeberikan kekuatan untuk menyesuaikan materi kuhp yaitu : ketentuan yang termuat dalam pasal V yang menegaskan bahwa peratuaran hukum pidana dan seluryhnya atau sebahagian sekarang tidak dijalankan atau bertentangan dengan kedudukan RI sebagai Negara merdeka ,atau tidak mempunyai arti lagi harus dianggap seluruhnyan atau sementara tidak berlaku .
    b. UU no. 1 tahun 1950 tentang mahkamah agung
    UU no. I tahun 1950 tentang yang memulai berlaku pada tanggal 09 mei 1950 mengatur tentang susunan kekuasaan dan jalan pengadilan mahkamah agung Indonesia .pasal 42 memberikan istilah – istilah pemberi bantuan hukum dengan kata –kata pembelaan pasal 113 ayat 1 uu no. 1 tahun 1950 menegaskan bahwa permohonana untuk pemeriksaan kasasi harus disampaikan dengan surat atau dengan lisan sebagai pemohon atau wakilnya.
    c. UU darurat no. 1 tahun 1951
    Uu darurat no.1 tahun 1951 mengatur tentang tindak –tindakan sementara untuk menyelengagarakan kesatuan susunan kekuasan dan acara pengadilan sipil
    B. Bantuan Hukum sebagai hak asasi
    Penegasan beberapa prinsip dan hak penting yang ditegakkan dalam proses peradilan pidana Indonesia
    1. Asas Legalitas
    2. Asas Praduga tak bersalah
    3. Hak –hak dalam penangkapan sementara
    4. Hak –hak dalam penahan sementara
    5. Hak minimal tersangka /terdakwa dalam mempersiapkan pembelaan
    6. Hak –hak dalam pemeriksaan pendahuluan dan pemeriksaan
    7. Perlunya pengadilan yang bebes dan cara menyelenggarakan peradilan di muka umum
    8. Banding dan kasasi terhadap putusan pengadilan
    C . Fakir miskin untuk mendapat bantuan hukum
    Tidak banyak orang yang tahu bahwa bantuan hukum adalah bagian dari profesi advokat. Profesi advokat dikenal sebagai profesi mulia atau officium nobile karena mewajibkan pembelaan kepada semua orang tanpa membedakan kaya/miskin ,keyakinan, politik ,gender, ideologi. Menurut mardjono reksodiputro,profesi Hukum hanya dapat ditunjukkan kepada lulusan pendidikan tinggi (fakultas)hukum yang menjalankan profesi (beruep)
    UUD 1945 Mengatur bahwa Indonesia adalah Negara hukumfakir miskin adalah tanggung jawab Negara . dalam Negara hukum (rechstat ) Negara Indonesia berada sederajata dengan invidu hak –hak invidu selalu di lindungi UU . perlindungan warga Negara tanpa kecuali ( eguality before law)bentuk perlindungan salahsatunya hak didampingi advokat atau penasihat hukum

    April 20, 2012 pukul 2:56 pm

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s